Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem
pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.
Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa
Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
1. PERKEMBANGAN POLITIK
a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden, berakhirlah masa Demokrasi Parlementer dan
digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.
Isinya adalah sebagai berikut;
1)
Menetapkan pembubaran Konstituante.
2)
Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya
lagi UUD Sementara (UUDS).
3) Pembentukan
MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan,
serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
b.
Penyimpangan
terhadap UUDS
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak
stabil. Namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru
terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut
antara lain sebagai berikut :
1)
Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS).
2) Presiden membubarkan Dewan
Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan
Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
3) Pengangkatan presiden seumur
hidup
c. Kekuatan Politik Nasional
Pada masa Demokrasi Terpimpin
kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden
Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat.
d. Politik Luar Negeri
Berdasarkan UUD 1945, politik
luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas
artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan
blok timur. Namun pada masa Demokrasi Terpimpin, Politik luar negeri Indonesia
condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara
komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara.
e. Peristiwa G 30 S/PKI 1965
Peristiwa Gerakan 30
September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut,
sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan
pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan
jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah
melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai dua sarana komunikasi penting,
yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Merdeka Barat dan
Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Pada
tahun 1965, PKI adalah kekuatan politik terbesar Indonesia dan partai komunis
terbesar kedua di dunia di luar Blok Timur. Berdasarkan kalkulasi politik, PKI
tidak akan kesulitan melakukan kudeta di Indonesia. Namun, berkat pertolongan Tuhan
Yang Maha Esa, pemberontakan komunis di Indonesia dapat digagalkan.
2. PERKEMBANGAN EKONOMI
Presiden Soekarno mempraktikkan
sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah
yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah
sebagai berikut;
a.
Pembentukan Dewan Perancang Nasional
(Depernas)
Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang
pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan
tersebut. Dewan ini diketuai oleh Mohammad Yamin dengan 50 orang anggota.
b.
Devaluasi Mata Uang Rupiah
Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah
untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan
keuangan dan perekonomian negara.
c.
Deklarasi Ekonomi
Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang
bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan
ekonomi.
3. KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN
a. Kehidupan Sosial
Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama- Komunis) yang diciptakan Presiden
Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin
kuat. Melalui Nasakom PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat
termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi
politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik, mahasiswa yang tidak ikut
dianggap sebagai lawan.
b. Pendidikan
Pendidikan
pada masa Demokrasi Terpimpin berkembang cukup pesat, banyak lulusan SMP dan
SMA yang ingin melanjutkan ke Universitas. Untuk
memenuhi keinginan tersebut didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan
Sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula
perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti
Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas
Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah
perguruan tinggi.
c. Kebudayaan
Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun
oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga
Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga seni-Budaya Muslimin
Indonesia (Lesbumi) milik Nahdhatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik
Masyumi.
Sumber :
https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/rpp/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar